Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Terhadap Putusan No:151/Pid.B/LH/2020/PN KTL.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban
Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39
Tahun 2014 Terhadap Putusan No:151/Pid.B/LH/2020/PN KTL. Jenis penelitian
yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang akan diambil berupa
informasi atau keterangan dari putusan Pengadilan Negeri Kelas II Kuala Tungkal
Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL). Teknik pengumpulan informasi
menggunakan strategi untuk menulis audit atau tinjauan naratif. Pengolahan dan
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu
berupa kalimat-kalimat, catatan, foto, rekaman suara dan gambar. Berdasarkan
hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain: a. Pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2014 pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan
dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Sanksi
pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan
Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah). b. Analisis Hukum Positif UndangUndang No. 39 Tahun 2014 Tentang
Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas II
Kuala Tungkal Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL mengenai tindak pidana
pembakaran hutan dan lahan yang mangakibatkan bencana kabut asap yang terjadi
hampir setiap tahun, Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 belum
membahas mengenai pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembakaran Lahan.