“Manhaj Penetapan Sanksi Hukum Terhadap Penyimpangan Seksual (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 & Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak)”.

Islam menetapkan garis panduan dalam penyaluran naluri biologis melalui
perkawinan yang sah. Maka kenyataan ini secara jelas telah membatalkan segala
keesahan kegiatan penyaluran naluri biologis selain lembaga perkawinan. Salah
satu kegiatan yang dimaksudkan ialah perbuatan penyimpangan seksual secara
umumnya. Secara hukum, kesemua perbuatan penyimpangan seksual ini
diharamkan dalam Islam, dan pelakunya dihukum dengan berat hingga dijatuhkan
hukuman mati sebagaimana pendapat mayoritas ulama berdasarkan ketentuan
umum Alquran dan hadis. Akan tetapi, perbahasan di dalam kajian ini dibatasi
dengan membincangkan hal-hal yang terkait Homoseksual sahaja. Namun begitu,
hukuman yang diatur di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun
2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan berbeda dengan pendapat
mayoritas ulama tersebut. Untuk itu, antara permasalahan penelitian yang diangkat
adalah perkara apa kronologi atau apakah metode yang melatar belakangi MUI
dalam mengeluarkan fatwa tersebut dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku
jinayah ini. Selain itu, peneliti juga melakukan perbandingan manhaj fatwa yang
dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 dan Keputusan
Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2010 Tentang Pengkid/Pondan Negeri Perak untuk
mengetahui sejauh mana persamaan atau perbedaan daripada kedua fatwa ini.
Adapun jenis penelitian ini, ialah penelitian yuridis normatif dan dilakukan dengan
menggunakan metode pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan
membandingkan antara MUI dan Jabatan Mufti Negeri Perak terhadap manhaj yang
digunakan dalam pengeluaran fatwa terkait penyimpangan seksual. Seterusnya,
terdapat juga usaha dari beberapa tokoh dan organisasi yang berusaha dalam
memperjuangkan eksistensi lgbt ini. Berkesinambungan daripada itu, telah timbul
keresahan dan muncul tanda tanya daripada masyarakat terkait status hukuman bagi
pelakunya. Adapun dalil dan metode istinbaṭ hukum yang digunakan MUI dalam
menetapkan hukum pelaku homoseksual adalah dengan merujuk beberapa dalil
yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan
hubungan seks sejenis. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini akan menjawab
kesemua rumusan permasalahan yang ditekankan dalam skripsi ini. Diharapkan
skripsi ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan dan kefahaman kepada ahli
hukum, masyarakat dan untuk generasi mahasiwa yang seterusnya.
Kata Kunci : Penyimpangan Seksual, LGBT, Fatwa, Metode.