Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Kopi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun

Peran pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan
petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran
serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan,

kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-
keadilan dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tujuan

pertama untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani
kopi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk
Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, tujuan kedua Untuk
mengetahui permasalahan yang dihadapapi petani kopi di Desa Lubuk Bangkar
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, tujuan ketiga untuk mengetahui
faktor penghambat pemerintah dalam memberdayaan petani kopi sebagai upaya
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Bangkar
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan
pendekatan Yuridis Empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Teknik analisis
data yang digunakan terdiri dari Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan
Kesimpulan. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara
dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yaitu pada
balai penyuluhan pertanian Kecamatan Batang Asai (8 Orang), Kantor Desa
Lubuk Bangkar (2 Orang) dan petani kopi (6 Orang). Hasil dari Penelitian
pertama, peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani kopi tepatnya
pada balai penyuluhan pertanian dalam menjalankan tugasnya masih belum
optimal, belum optimal karena masih banyak petani yang tidak merasakan efek
proses pembelajaran berkelanjutan karena hanya dilaksanakan satu kali saja pada
tahun 2016 mengenai proses pembelajaran bagi petani petani kopi Lubuk
Bangkar yang memiliki jumlah petani kopi sebanyak 35,9 Ha yang
membudidayakan tanaman kopi. kedua, faktor permasalahan yang di hadapi oleh
petani kopi di desa lubuk bangkar yaitu kurangnya modal dalam pembelian
pupuk dan obat hama agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Ketiga, faktor
penghambat pemerintah dalam pemberdayaan petani kopi di desa lubuk bangkar
yaitu kurangnya bantuan pada dinas pertanian di kabupaten mengenai biaya
dalam pengembangan program yang telah dibuat oleh balai penyuluhan pertanian,
dalam satu desa hanya ada satu petugas PPL yang mengawasi dan memberikan
program serta kegiatan kepada petani sehingga pengerjaannya kurang optimal,
kurangnya kemandirian masyarakat petani kopi yang hanya mengharapkan
bantuan dari pemerintah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat yang membuat
balai penyuluhan pertanian sangat kesulitan dalam memberikan pemahaman yang
baik dalam mendapatkan produksi hasil panen.
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Petani Kopi