:Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tentang Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah Pasca Di Sahkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah
provinsi tentang pengelolaan pertambangan batu bara dengan terbitnya perpres
nomor 55 tahun 2022. Adapun penelitian ini terfokus pada dua rumusan masalah
yaitu Bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dalam izin
pertambangan batu bara pasca disahkan perpres nomor 55 tahun 2022 serta
bagaimana tinjauan hukum positif dan siyasah terhadap kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi Jambi dalam pengelolaan pertambangan Batubara. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research).
Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif.
Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil dari
penelitian ini, Pertama, Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) yang
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam pengelolaan
pertambangan Mineral dan Batubara pada butir (b) pemberian IUP dan IPR,
pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha
pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan
(empat) mil. Dan dibutir (k) pembinaan, dan pengawasan terhadap reklamasi
lahan pasca tambang Setelah implementasi PERPRES NOMOR 55 TAHUN
2022, kebijakan pengelolaan batubara berubah menjadi kebijakan Pemerintah
Pusat sehingga Pemerintah Daerah khususnya Daerah Jambi hanya fokus kepada
mineral dan Batuan. Kedua, menurut hukum positif dan siyasah, kebijakan
Pemerintah pusat hanya menilai investasi pertambangan sebagai lahan subur
untuk sumber pendapatan daerah (negara) dan menjanjikan kesejahteraan sosial di
masa yang akan datang, dan terus mengeluarkan IUP terhadap pengusaha yang
akan melakukan pertambangan. sehingga bertolak belakang dengan qaidah umum
fiqhiyyah, Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan
rakyat harus mengikuti prinsipprinsip kemaslahatan, dan tidak sesuai hukum
syara‟

Kata Kunci: Perpres, kewenangan , Pertambangan Mineral, Batubara