Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Akta Kematian diTinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Program Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Dalam berdemokrasi partisipasi adalah hak untuk dapat terlibat dalam
pembangunan serta pelaksanaan, bahwa setiap masyarakat yang ada di Negara
memiliki hak untuk terlibat atau berperan di dalam urusan pemerintahan, secara
langsung maupun tidak langsung. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui
partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian, implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2009 dalam rangka program
pengurusan akta kematian dan pemahaman masyarakat terhadap pengurusan akta
kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sumber data
dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder dan teknik
pengumpulan data yaitu melaui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai
berikut: Pertama partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian pada
tahun 2018-2019 masih rendah akan tetapi pada tahun 2020 sudah ada
peningkatan dalam pengursan akta kematian. Kedua implementasi peraturan
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 tahun 2009dalam rangka program
pengurusan akta kematian di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi belum terlaksana secara optimal karena masih banyaknya masyarakat yang
tidak mengurus akta kematian hal ini dikarenakan pemerintah, baik dari dinas
kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muaro Jambi masih belum
maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang akta kematian kepada masyarakat.
Ketiga pemahaman masyarakat mengenai program pengurusan akta kematian, dari
masyarakat sendiri sudah mengetahui adanya program tentang akta kematian
namun manfaat dari akta kematian itu sendiri mereka tidak paham sehingga
banyak masyarakat yang tidak mengurus akta kematian.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Implementasi, Peraturan Daerah, Akta

Kematian