Peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual di provinsi Jambi

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kekerasan seksual hal
tersebut sangat perlu diperhatikan oleh pemerinntah terutama pemerintah daerah provinsi
Jambi, sesuai aturan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam upaya dan meminimalisir terjadinya kekerasan
seksual di Jambi. Pemerintah daerah provinsi Jambi membentuk PERDA NO.7 TAHUN
2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini berjenis
hukum empiris (Field research) atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode
pendekatan perbandingan (Comparative approach) dan pendekatan sosiologi hukum
sedangkan untuk tekhnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil Penelitian ini, sebagaimana yang dimaksuda didalam perda Nomor 7
tahun 2019 tentang Perlindungan perempuan dan Anak, pemerintah daerah provinsi Jambi
dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan mengadakan Layanan
pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan rohani,
melakuakan mediasi permasalahan perempuan dan anak, rumah perlindungan, reintegrasi
sosial. yang di selengarakan oleh dinas perlindungan perempuan dan anak (UPTD- PPA)
dalam upaya pemerintahan pencegahan kekerasan seksual diantaranya menciptakan
prodak hukum, dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan, dalam upaya pendidikan
secara umum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Kerna kesejahteraan sosial
adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan
masyarakat.
"