"PEMBERIAN UANG ADAT DALAM PERKAWINAN SUKU MELAYU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SENYERANG KECAMATAN SENYERANG KABUPATEN TANJAB BARAT

"ABSTRAK
NAMA
: M. FIRDAUS
NIM
: 1011900046
JUDUL
: Pemberian Uang Adat dalam Perkawinan Suku Melayu Perspektif
Hukum Islam Di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang
Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi
Tradisi Suku Melayu seperti halnya banyak Suku Adat di Indonesia, dalam
perkawinan memiliki ragam dan tata cara, pada tradisi suku Melayu ada
sebuah Tradisi Pemberian Uang Adat perkawinan, penelitian ini
dilatarbelakangi oleh masih adanya tradisi tersebut pada masyarakat Desa
Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
persoalan yang muncul yakni adanya anggapan bahwa calon pengantin lakilaki dan keluarganya akan kesulitan untuk membangun mahligai
rumahtangga, jika tradisi ini masih dipertahankan terutama ketika
bersentuhan dengan sudut pandang atau perspektif hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan
mengumpulkan data-data dan fakta serta pendapat masyarakat melalui
wawancara langsung, hasil wawancara tersebut kemudian dianalisa dengan
menggunakan teori al-adah muhakkamah, Masalah yang ditelusuri adalah;
Bagaimana kedudukan dan akibat hukum pemberian uang adat dalam
perkawinan adat di Desa Senyerang dan Bagaimana perspektif Hukum Islam
dalam pemberian uang adat pada perkawinan adat di Desa Senyerang
Hasil dari penelitian ini kemudian menemukan bahwa, kedudukan hukumnya
tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena sebagaimana diketahui,
bahwa uang adat bukan mahar, dan yang diwajibkan dalam Hukum Islam
adalah pemberian mahar dari calon pengantin atau mempelai laki-laki kepada
calon mempelai perempuan, sementara akibat hukum yang ditimbulkan pun
tidak ada padanan dan panduannya dalam Hukum Islam, tetapi bagi
masyarakat Desa Senyerang yang sudah menjalankan tradisi ini, menjadi
syarat dan adanya konsekwensi sosial bila tidak menjalankan tradisi
pemberian uang adat. Sementara perspektif hokum Islam tidak menjadikan pemberian uang adat sebagai syarat sahnya pernikahan."