Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di bawah Umur Oleh Lembaga Bantuan Hukum Menurut UU No 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Sarolangun

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi eksistensi lembaga bantuan
hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pemerkosaan anak di
bawah umur di Kabupaten Sarolangun, dengan merujuk pada Undang-Undang
No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerkosaan anak di bawah umur
adalah tindakan yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia, sehingga
korban memerlukan akses terhadap bantuan hukum yang efektif. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data
melalui wawancara dengan lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, dan
korban pemerkosaan anak di bawah umur. Analisis data dilakukan dengan

menggabungkan hasil wawancara dan penelusuran informasi terkait Undang-
Undang No. 16 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi

lembaga bantuan hukum di Kabupaten Sarolangun masih terbatas dalam
memberikan bantuan hukum kepada korban pemerkosaan anak di bawah umur.
Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 menyediakan kerangka kerja yang
komprehensif untuk memberikan bantuan hukum, implementasinya masih
menghadapi beberapa kendala. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan
sumber daya manusia dan keuangan lembaga bantuan hukum, kurangnya
kesadaran masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum, dan kurangnya
koordinasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, dan lembaga
penegak hukum. Selain itu, korban pemerkosaan anak di bawah umur seringkali
menghadapi tantangan dalam melaporkan kasus dan mendapatkan akses ke sistem
peradilan yang adil. Untuk meningkatkan eksistensi lembaga bantuan hukum
dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pemerkosaan anak di bawah
umur, perlu adanya upaya yang terkoordinasi antara lembaga bantuan hukum,
pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum. Langkah-langkah yang
diusulkan antara lain peningkatan anggaran dan sumber daya manusia, pelatihan
bagi para penegak hukum dan petugas lembaga bantuan hukum, serta kampanye
yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
bantuan hukum bagi korban pemerkosaan anak di bawah umur.
Kata kunci: Penyelesaian,Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur,Oleh
Lembaga Bantuan Hukum Menurut UU No 16 Tahun 2011 Di kabupaten
Sarolangun.