Kebijakan Pemerintah Dalam Pendampingan Teknologi Tepat Guna di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Skripsi Ini adalah hasil penelitian yang memberikan gambaran terkait bagaimana
kebijakan pemerintah dalam pendampingan teknologi tepat guna di Kota Jambi,
Teknologi tepat guna adalah Teknologi yang hadir sebagai jembatan antara
teknologi tradisional dan teknologi modern. Pemberdayaan masyarakat melalui
teknologi tepat guna merupakan salah satu pilihan yang tepat agar masyarakat
mampu berdaya dengan dukungan faktor teknologi. yang melatar belakangi penulis
melakukan penelitian terhadap judul ini karena penulis melihat masih ada beberapa
masalah yang dihadapi seperti masyarakat yang belum memahami Teknologi Tepat
Guna dan bahwa sudah adanya regulasi oleh pemerintah tentang kegiatan
Teknologi Tepat Guna itu, masalah yang lain yang dihadapi yaitu bagaimana
terlaksanakannya kebijakan Teknologi Tepat Guna dari dinas pemberdayaan
masyarakat itu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode kualitatif yaitu Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara
dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan, Hasil yang penulis dapatkan
yaitu Pertama dinas terkait dalam melakukan pendampingan teknologi tepat guna
melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang direalisasikan dalam Instruksi
Presiden No.3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat
Guna.Kedua dalam Kegiatannya pemerintah dari Dinas pemberdayaan masyarakat
Kota yang merealisasikan regulasi kegiatan teknologi tepat guna, melakukan
kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan pendampingan.Ketiga
untuk terlaksananya kebijakan dalam pendampingan teknologi tepat guna dinas
pemberdayaan masyarakat membuat sasaran untuk melakukan pengembangan
inovasi alat Teknologi Tepat Guna. Kesimpulan yang dapat penulis jelaskan disini
yaitu dinas pemberdayaan masyarakat kota jambi telah melakukan upaya
pengembangan masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna. sehingga masyarakat
mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui peningkatan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
Kata Kunci: Kebijakan, Teknologi, Pemberdayaan Masyarakat.