Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (Studi pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun
2022 tentang pelayanan publik berbasis HAM di Kemenkumham Provinsi Jambi, dan
faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Permenkumham tersebut. Adapun
pembahasan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi Permenkumham Nomor
2 Tahun 2022 dan faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam implementasi
Permenkumham tersebut di Kemenkumham Provinsi Jambi. Skripsi ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan
kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun
2022 tentang pelayanan publik berbasis HAM di Kemenkumham Provinsi Jambi telah
berhasil berjalan efektif. Pelayanan memprioritaskan kelompok rentan tanpa
diskriminasi, menerapkan prinsip kesetaraan, mengintegrasikan tata pelayanan offline
dan online, sinergi merancang produk pelayanan sesuai prinsip HAM, penekanan pada
prinsip keadilan, pemberdayaan sarana penunjang dan penyediaan tempat parkir khusus
untuk kelompok rentan, serta penerimaan masukan masyarakat yang positif menunjukkan
peningkatan aksesibilitas pelayanan publik melalui tata kelola yang baik. Kedua, faktor
kendala dalam implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 di Kemenkumham
Provinsi Jambi adalah kurangnya pelaksanaan pelayanan berbasis bahasa isyarat untuk

tunarungu dan gangguan jaringan pada pelayanan publik. Meskipun demikian, kendala-
kendala tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tidak signifikan mengganggu pelayanan

publik berbasis HAM.
Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Berbasis HAM