Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang- undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia ditinjau dari Ketatanegaraan Islam.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemakzulan Presiden dan Wakil
Presiden dalam Undang-undang Dasar 1945 dan tinjauan ketatanegaraan Islam
terhadap pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Dasar
1945. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
pustaka (library reaseach). Hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi
alasan dimasukkannya Pasal mengenai pemakzulan pada amandemen ketiga UUD
1945 adalah untuk memberi kepastian hukum mengenai pemakzulan, karena
sebelum amandemen tidak ada peraturan yang terperinci yang mengatur tentang
pemakzulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemakzulan Presiden menurut
Hukum Tata Negara dan Hukum Islam pada hakikatnya sama, hanya
penjelasannya saja yang sedikit berbeda, Pemakzulan merupakan pemanggilan
untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk majelis dan didalam Islam
dikenal dengan majelis Syura‟ (musyawarah). Mengenai mekanisme
pemberhentian Kepala Negara, tidak dikemukakan secara detail juga tidak ada
kesepakatan para fuqaha tentang siapa yang berwenang memberhentikannya.
Sedangkan perbedaaanya adalah dalam hukum Islam tidak diatur secara detail
bagaimana mekanisme pemakzulan Presiden, sementara dalam Hukum Tata
Negara telah diatur dalam UUD 1945 dan UU MK No. 24 Tahun 2003. Dalam
Islam apabila Presiden telah melakukan pelanggaran perjanjian kontrak sosial atau
menghianati Negara, rakyat dapat mengakhiri kekuasaannya melalui kekerasan,
peperangan bahkan dengan pembunuhan sekalipun. Sementara dalam Hukum
Tata Negara , apabila Presiden yang dianggap sudah tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden, maka penurunan Presiden dari jabatannya dengan melalui
proses hukum atau musyawarah yang telah diatur dalam UUD 194.
Kata Kunci : Mekanisme, Pemakzulan , Presiden.