SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO PORNO DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DWICAYANI, ASTUTI and Ramlah, Ramlah and Rafika, Rafika (2021) SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO PORNO DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (Sanksi Pidana Terhadap pelaku Penyebar Video Porno di Media Sosial Ditinjau dari Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
102180052 -Sanksi Pidana Terhadap pelaku Penyebar Video Porno Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik-fulltext.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penyebar video porno di media sosial di tinjau dari undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan apa yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video porno di media sosial. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu berupa penelitian hukum yang mengaitkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana khususnya tindak pidana penyebar video porno di media sosial, adapun pelakunya di kenakan sanksi yang berdasarkan undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi, hal ini tentu menunjukan adanya sistem perumusan sanksi pidana kepada pelaku peyebar video porno belum tepat. Seharusnya hukuman yang di bebankan kepada penyebar video porno di media sosial dapat di kenakan pasal berlapis berupa undang-undang No 44 tahun 2016 tentang pornografi dan undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Beberapa faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengatasi beredarnya video porno adalah tidak adanya koordinasi penegak hukum dan masyarakat dalam melakukan pemberantasan pengedar video porno, maka dari itu untuk menegakkan hukum terhadap penyebar video porno memakan waktu cukup lama, tidak adanya suatu tim khusus untuk lebih pro aktif dalam hal persoalan peredaran video porno

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Penyebar Video Porno, Sanksi Pidana, Media Sosial,UU ITE
Subjects: 000 Karya Umum
300 Ilmu Sosial > 320 Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 19 Nov 2021 08:29
Last Modified: 19 Nov 2021 08:29
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/9871

Actions (login required)

View Item View Item