PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI KERANGGAN KABUPATEN MUARO JAMBI.

Supriadi, and Neldi, Asri and Armansyah, Yudi (2018) PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI KERANGGAN KABUPATEN MUARO JAMBI. Skripsi thesis, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

[img] Text
(SPI152236_Supriadi_Hukum Tata Negara ) - win aramico.pdf

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang pelaksanaan tugas Sekretaris Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Keranggan Kabupaten Muaro Jambi dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas Sekretaris Desa di Desa Keranggan Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait judul serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan Pelaksanaan tugas Sekretaris Desa di dasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 49 Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak di jelaskan secara rinci mengenai tugas dari perangkat desa, namun di nyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dalam PP Nomor 84 tahun Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Faktor yang menghambat dan mendukung terhadap kinerja Sekretaris Desa adalah faktor pendidikan yang kurang singkron dengan status sebagai Sekretaris desa, jumlah pegawai kantor desa, kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok, fungsi, hak dan kewenangan dalam administrasi pemerintahan desa, baik dari Sekretaris desa maupun aparatur desa lainnya karena kurangnya pelatihan dan pendidikan tentang Tupoksi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah koordinasi antara pihak pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya, antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa, dan antar Aparatur Desa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Asri Neldi
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Murjoko S.Kom
Date Deposited: 16 May 2019 02:13
Last Modified: 11 Nov 2019 06:11
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/80

Actions (login required)

View Item View Item