PENEGAKAN HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT TANAH ( Studi Kasus Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun)

Muhammad, Nazom and Ramlah, Ramlah and Adawiyah, Robi'atul (2021) PENEGAKAN HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT TANAH ( Studi Kasus Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun). Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (PENEGAKAN HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT TANAH ( Studi Kasus Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun))
Muhammad Nazom W.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Masyarakat di Desa Pulau salak baru merupakan masyarakat yang mayoritasnya sebagai penambang emas dan berkebun, khususnya dalam sektor perkebunan dan pertambangan emas yang banyak dimiliki oleh masyarakat Desa Pulau Salak Baru ini adalah perkebunan Sayur dan bahan galian berupa Emas, dengan adanya tanah perkebunan dan pertambangan ini, masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Dalam Hukum Pidana Islam untuk membuka lahan perkebunan dan pertambangan tentu harus disertai dengan surat tanah atau sertifikat tanah sebagai hak kepemilikan tanah bagi orang yang membuka lahan perkebunan dan pertambangan tersebut, atau adanya akta jual beli tanah antara pemilik dengan pembeli tanah atau lahan yang akan dijadikan tempat perkebunan dan pertambangan tersebut. Dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) Disebutkan bahwa Bumi,Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi bisa di ambil kesimpulan segala sesuatu yang dikuasai oleh Negara harus mempunyai bukti kepemilikanya yang dibuat peraturan oleh pemerintah, seperti Akta Tanah, Sertifikat Tanah dan Akta jual beli tanah. Apabila peraturan yang dibuat tersebut tidak dipatuhi hal tersebut bisa di kategorikan melawan hukum karena peraturan hukum nya sudah ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sitem penegakan hukum tentang pemalsuan surat tanah dan bagaimana penyeselaian sengketa tanah di Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana tentang penegakan Hukum pemalsuan surat tanah di Desa Pulau Salak Baru dan hasil penelitian semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai dalam upaya memberi gambaran dan kontribusi bahwa pemalsuan surat tanah dapat merugikan pemilik tanah dan bisa dijatuhkan hukuman bagi yang memalsukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer melalui penelitian lapangan dan data sekunder data yang diperoleh melalui kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan mengambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, kemudian penguraian tersebut dapat diambil kesimpulan dengan secara deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemalsuan surat tanah di Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun bertentangan dengan hukum karena merugikan orang lain dan bisa diberikan sanksi, karena peraturanya sudah dijelaskan dalam UUD 1945, KUHP dan KUHPerdata, jadi pemalsuan surat tanah ditinjau dari sudut pandanng hukum dan peraturan pemerintah bertentangan dengan hukum atau melawan Hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Hukum pemalsuan surat tanah
Subjects: 000 Karya Umum
2x4 Fiqih > 2x4.5 Jinayat (Pidana Islam)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 31 Mar 2021 11:20
Last Modified: 31 Mar 2021 11:21
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/6733

Actions (login required)

View Item View Item