PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA TERHADAP RUKO BERDASARKAN PASAL 22 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 DI KABUPATEN SAROLANGUN

Abdurrahim, Abdurrahim and Rasito, Rasito and Nurman, Nofi (2020) PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA TERHADAP RUKO BERDASARKAN PASAL 22 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 DI KABUPATEN SAROLANGUN. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA TERHADAP RUKO BERDASARKAN PASAL 22 PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 DI KABUPATEN SAROLANGUN)
SIP.162138_ABDURRAHIM_ ILMU PEMERINTAHAN.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan penghapusan piutang retribusi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif data yang di pakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer melalui wawancara langsung sedangkan data sekunder berupa arsip kantor BPPRD Kabupaten Sarolangun, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penghapusan piutang retribusi terhadap ruko yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun didasari oleh ketetapan yang berlaku dalam peraturan daerah Kabupaten Sarolangun nomor 8 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Dalam proses penghapusan piutang retribusi pemerintah Kabupaten Sarolangun lebih mengedepankan penelitian dan penyelidikan terhadap wajib retribusi yang terhutang, hal tersebut dilakukan agar penghapusan piutang retribusi yang akan dilakukan sesuai dengan kriterian penghapusan piutang retribusi daerah, adapun faktor yang melatabelakangi penghapusan piutang retribusi di Kabupaten Sarolangun ialah untuk menidak lanjuti persoalan mengenai banyaknya jumlah wajib retribusi yang berhutang dan untuk meminimalisir jumlah piutang yang sudah terlalu besar, sedangkan permasalahan yang dirasakan oleh wajib retribusi terkait piutang yang dilakukan iyalah masyarakat wajib retribusi di Kabupaten Sarolangun merasa keberatan terhadap tarif sewa reribusi yang dianggap terlalu memberatkan, hal tersebut terlihat dari pengajuan surat permohonan pengurangan tarif retribusi yang disampaikan kepada kepala daerah namun surat permohonan tersebut tidak disetujui oleh Kepala Daerah dikarnakan tarif retribusi yang berlaku sudah sesuai dengan pelayanan yang di berikan dan tarif retribusi tersebut dianggap masih di bawah tarif sewa ruko milik swasta.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: retribusi kedaluwarsa, Penghapusan Piutang, Kabupaten Sarolangun
Subjects: 000 Karya Umum
300 Ilmu Sosial > 320 Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik
Divisions: Fakultas Syariah > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 11 Jan 2021 04:20
Last Modified: 11 Jan 2021 04:21
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/6362

Actions (login required)

View Item View Item