PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR ANGKUTAN BATU BARA DI DESA RANTAU PURI KABUPATEN BATANGHARI

QORIAH, DILA and Adawiyah, Robi'atul and Aiman, Muhammad (2020) PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR ANGKUTAN BATU BARA DI DESA RANTAU PURI KABUPATEN BATANGHARI. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR ANGKUTAN BATU BARA DI DESA RANTAU PURI KABUPATEN BATANGHARI)
DILA QORIAH.pdf

Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar terhadap angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar angkutan batubara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari (3) Untuk mengetahui solusi bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini merupakan peneletian lapangan, dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisdis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pungutan liar pada Supir Batu bara Dinas Perhubungan di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari belum optimal karena kasus pungutan liar tersebut tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, melalui sistem peradilan pidana, sehingga pelaku tidak dijatuhkan sanksi pidana. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari diantaranya tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengatur pungutan liar, kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit. Upaya dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar di Desa Rantau Puri dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Penegakkan Hukum, Pungutan Liar
Subjects: 000 Karya Umum
300 Ilmu Sosial > 320 Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 27 Nov 2020 07:55
Last Modified: 27 Nov 2020 07:56
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/6135

Actions (login required)

View Item View Item