Institusionalisasi Syarak dan Adat Dalam Praktik Sosial-Keagamaan Masyarakat Melayu Jambi

Rahman, Fuad (2020) Institusionalisasi Syarak dan Adat Dalam Praktik Sosial-Keagamaan Masyarakat Melayu Jambi. PROSIDING INTERNATIONAL SEMINAR on ISLAMIC STUDIES AND EDUCATION (ISoISE). pp. 43-70. ISSN 978-602-60957-6-3 (PDF)

[img] Text (Institusionalisasi Syarak dan Adat Dalam Praktik Sosial-Keagamaan Masyarakata Melayu Jambi)
Prosiding VLS ISoISE-52-78.pdf - Published Version

Download (453kB)
[img] Text (Peer Review)
Peer Review Intitutionalisasi Syarak.pdf - Supplemental Material

Download (416kB)

Abstract

Kerajaan Melayu Jambi telah berupaya mendialogkan syarak dengan adat bahkan menginstitusionalisasikannya melalui kelembagaan adat. Syarak merealisasikan tujuan penciptaan manusia yakni mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat melalui aturan secara vertikal maupun horizontal, sedangkan adat bertujuan menciptakan tatanan sosial, tutur, sikap, perasaan agar terjadi keseimbangan sosiologis-axiologis dalam setiap individu atau kelompok demi ketentraman lahir maupun bathin. adat merupakan gagasan kebudayaan mencakup; nilai, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan tradisi yang lazim dilakukan. Pada praktiknya syaraklah yang menseleksi adat mana yang relevan dengan ideologi Islam atau sebaliknya. Secara kultural kekuasaan dalam tradisi masyarakat Jambi berada pada kelembagaan adat Melayu Jambi melahirkan produk syarak dan adat sebagai manifestasi hubungan sosial dalam dinamikanya yang saling bersinergi hingga terwujud stabilisasi dan harmonisasi untuk menjaga maupun mengubah tatanan sosial. Institusi justru mengcover tiga sistem kekuasaan dan kepentingan sekaligus melalui forum tiga tali sepilin (trilogi kuasa), yaitu; pilar politik, religius dan kultural. Peradilan adat Melayu Jambi, sebagaimana peradilan lainnya, mempunyai kompetensi absolut (absolute competency) dan kompetensi relatif (relative competency). Pertama, Kompetensi Absolut, yang terkait dengan cakupan jenis kasus yang dapat diselesaikan oleh peradilan adat yaitu; kasus pidana dan perdata sebagaimana tertuang dalam Undang Adat Jambi, utamanya yang tidak terjangkau oleh aturan hukum positif bidang Pidana dan Perdata. Kedua, Kompetensi Relatif, yang terkait dengan wilayah sesuai domisili penggugat dan tergugat serta tingkatan peradilan adat, sesuai seloka “Berjenjang naik bertanggo turun,” sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Item Type: Article
Subjects: 2x4 Fiqih
Divisions: Pascasarjana
Depositing User: Pascasarjana
Date Deposited: 30 Nov 2020 01:00
Last Modified: 03 Aug 2021 07:54
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/6092

Actions (login required)

View Item View Item