MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SELAT KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI

Putra, Muhammad Adi Pratama and Harun, Hermanto and Fuhaidah, Ulya (2020) MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SELAT KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SELAT KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI)
adi skripsi pdf.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Badan Permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa oleh Badan Pemusyawaratan Desa di desa selat. (2) Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pembentukan PERDES di desa selat.(3)serta solusi dari setiap kendala yang timbul dalam pelaksaan pembentukan peraturan desa tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dikarenakan merupakan penilitian yang menjuru kepada permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah kemudian selanjutnyamengelompokan informasi kemudian melakukan interprestasi untuk memberikan makna setelah analisis serta Melihat kesenjangan Peraturan Perundang-undangan dalam kenyataan nya tidak sesuai dengan ketentuannya yang meliputi dengan cara pendekatan, pengumpulan fakta-fakta sosial dan hukum, wawancara/kuesioner,. Dari hasi penelitian Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan desa di Desa Selat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 peraturan daerah kabupaten batanghari Tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa selat tersebut, dalam hal pendidikan yang masih rendah, kurangnya pelatihan dari pemerintahan pusat guna untuk lebih memahami landasan undang-undang dalam pembuatan peraturan desa dan kurangnya wadah aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang telah dibuat. Badan Permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa oleh Badan Pemusyawaratan Desa di desa selat. (2) Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pembentukan PERDES di desa selat.(3)serta solusi dari setiap kendala yang timbul dalam pelaksaan pembentukan peraturan desa tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dikarenakan merupakan penilitian yang menjuru kepada permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah kemudian selanjutnyamengelompokan informasi kemudian melakukan interprestasi untuk memberikan makna setelah analisis serta Melihat kesenjangan Peraturan Perundang-undangan dalam kenyataan nya tidak sesuai dengan ketentuannya yang meliputi dengan cara pendekatan, pengumpulan fakta-fakta sosial dan hukum, wawancara/kuesioner,. Dari hasi penelitian Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan desa di Desa Selat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 peraturan daerah kabupaten batanghari Tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa selat tersebut, dalam hal pendidikan yang masih rendah, kurangnya pelatihan dari pemerintahan pusat guna untuk lebih memahami landasan undang-undang dalam pembuatan peraturan desa dan kurangnya wadah aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang telah dibuat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: peraturan daerah kabupaten batanghari nomor 22 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan peraturan desa dan mekanisme penyusunan peraturan desa
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 320 Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik
Divisions: Fakultas Syariah > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 18 Nov 2020 03:08
Last Modified: 18 Nov 2020 03:09
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/5441

Actions (login required)

View Item View Item