ANALISIS PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Juwita, Juwita and Hidayati, Rahmi and Razak, Abdul (2020) ANALISIS PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN MUARO JAMBI. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (ANALISIS PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN MUARO JAMBI)
SKRIPSI JUWITA HATI.pdf - Published Version

Download (3MB)

Abstract

Penelitian bertujuan untuk; Pertama, mengetahui fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Muaro Jambi, Kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang bermaksud memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainya. Data primer penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan peraturan daerah dan data sumber datanya berasal dari informan. Sementara, penulis melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan beberapa orang narasumber yang berasal dari kantor DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang di pandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Hasil dari penelitian penulis menemukan bahwa: pertama, Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: DPRD memiliki fungsi antara lain: a. Fungsi legislasi, b. Fungsi pengawasan, dan c. Fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi pengawasan. Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. DPRD Kabupaten Muaro Jambi juga turun ke lokasi pekerjaan proyek untuk memastikan pekerjaan sudah dilakukan dengan baik dan benar. Kedua, kendala dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KKN, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.
Subjects: 000 Karya Umum
300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 12 Nov 2020 07:56
Last Modified: 12 Nov 2020 07:56
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/5298

Actions (login required)

View Item View Item