TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 (Studi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi)

Karsiman, Karsiman and Ulum, Bahrul and Armansyah, Yudi (2020) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 (Studi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi). Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 (Studi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi))
SPI 162556 TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM ANTARA PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Penelitian bertujuan untuk: Pertama, untuk mengetahui perubahan kewenangan Dinas PU (Pusat dan daerah) pasca lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014. Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Ketiga, untuk mengetahui dampak lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 terhadap organisasi dan sistem kerja Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah Deskriftif kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Kantor Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang kabupaten Muaro Jambi. Adapun kesimpulan dan hasil penelitian adalah: Pertama, Perubahan kewenangan Dinas PU (Pusat dan Daerah) pasca lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan karena salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas). Kedua, Pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR kabupaten Muaro Jambi dilihat dari UU Nomor 23 tahun 2014 pada Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Muaro Jambi adalah: a) Partisipasi masyarakat, b) Penggunaan dana APBD. Ketiga, Dampak lahirnya UU Nomor 23 tahun 2014 terhadap organisasi dan sistem kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi merupakan unsur pelaksana dan penyusun pengendalian dan penanganan teknis operasional pelayanan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi merupakan pelaksana pembinaan teknis upaya pelayanan. Jadi, tampak bahwa pelaksaan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi lebih mengarah ke wilayah teknis dalam pelayanan Pekerjaan Umum sedangkan Dinas Pekerjaan umum Provinsi Jambi lebih mengarah kepada program edukasi di bidang Bina Marga.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: UU Nomor 23 Tahun 2014, Kewenangan, PUPR, Bina Marga.
Subjects: 000 Karya Umum
300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 01 Oct 2020 05:00
Last Modified: 07 Oct 2020 02:49
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/4809

Actions (login required)

View Item View Item