KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2008 DI PROVINSI JAMBI (Studi Kasus PDIP dan PPP Tahun 2016-2020)

SAPIAH, SPI162579 and Mursalin, Ayub and Armansyah, Yudi (2020) KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2008 DI PROVINSI JAMBI (Studi Kasus PDIP dan PPP Tahun 2016-2020). Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2008 DI PROVINSI JAMBI (Studi Kasus PDIP dan PPP Tahun 2016-2020))
SPI162579 KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2008.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dilatar belakangi oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mengatakan bahwa keterwakilan perempuan harus 30% dalam kepengurusan partai, baik tingkat pusat maupun Provinsi. Argumen di atas, juga dikuatkan oleh jumlah penduduk di Indonesia berdasar data BPS tahun 2017 terdapat 130,31 juta orang laki-laki dan 131, 58 juta perempuan. Sehingga representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika ingin menempatkan sebagai sebuah Negara Demokrasi. Karena dalam beberapa dekade proses demokrasi di Indonesia terlihat keterwakilan perempuan, baik dalam dunia politik maupun dalam kepengurusan partai politik masih sangat minim. Sebenarnya partai politik harus membangun keseimbang partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam politik, karena partai politik adalah salah satu wadah dan pilar demokrasi yang bisa membangun semangat dan keikutsertaan perempuan dalam politik. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan mengunakan sumber data primer yaitu pengurus partai (Ketua Umum, Sekretaris, Wakil Bidang dan lainnya). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menerapkan teknik analisis data, yaitu reduksi, display dan verifikasi data. Hasil umum penelitian menemukan bahwa 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan PDIP dan PPP Provinsi Jambi sudah terpenuhi berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tersebut.Waluapun keterwakilan perempuan sudah dipenuhi, tetapi posisi jabatan dalam pengurus partai yang menjadi perbedaan. Dalam PDIP perempuan tidak ada yang menduduk jabatan strategis, tetapi di PPP banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis. Artinya ada partai yang hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan UU, tetapi ada juga partai memang membutuhkan tenaga, pikiran dan peran perempuan dalam membesarkan partai.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: UU Partai Politik, Perempuan, Pengurus Partai.
Subjects: 000 Karya Umum
300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 01 Oct 2020 04:55
Last Modified: 01 Oct 2020 04:55
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/4805

Actions (login required)

View Item View Item