PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

MAILYNAR, SPI 162562 and Harun, Hermanto and Masburiyah, Masburiyah (2020) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI)
SPI 162562 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBAHASAN.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi DPRD kota Jambi dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan RAPBD dilihat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan rancangan APBD di DPRD kota Jambi serta usaha yang dilakukan oleh DPRD kota Jambi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBD. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dan dari hasil penelitian penulis maka dapat diketahui bahwa fungsi DPRD kota Jambi dalam proses pembahasan dilihat dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah kota Jambi sebagai organisasi perangkat daerah yang masuk dibidang pemerintahan umum mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur baik dari aspekteknis maupun akademis guna meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang telah menjadi isu strategis pemerintah kota Jambi, yaitu mewujudkan pemerintahan yang professional dan bersih (Clean governance). dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan rancangan APBD adalah dengan a) masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda, b) masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; dan c) hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. sserta usaha yang dilakukan oleh DPRD kota Jambi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBD adalah dengan mengambil langkah-langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik . Selain hal-hal tersebut, banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD kota Jambi dalam menjaring aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui media online, cetak, Focus Group Discussion, serta turun langsung ke masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Partisipasi masyarakat, DPRD, APBD, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Subjects: 000 Karya Umum
300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 01 Oct 2020 04:56
Last Modified: 01 Oct 2020 04:56
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/4804

Actions (login required)

View Item View Item