KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN TEBO PERIODE 2019-2024.

Julita, Eka Nusya and Mursalin, Ayub and Najib, Khairun (2020) KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN TEBO PERIODE 2019-2024. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text
SKRIPSI -Eka Nusya Julita-WTR.pdf

Download (2MB)

Abstract

Keterlibatan perempuan di Indonesia dalam dunia politik secara statistik belum menggembirakan baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Hal ini dibuktikan dari hasil Pemilu dari tahun ke tahun perbandingan antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan di tingkat Kabupaten Tebo, pada Tahun 2009- 2014 terdapat 30 kursi legislatif dimana 28 kursi diisi oleh laki-laki dan 2 kursi diisi oleh perempuan dengan presentase 6%, pada Tahun 2014-2019 terdapat 35 kursi dengan 31 kursi di duduki oleh laki-laki dan 4 kursi di isi oleh perempuan dengan presentase 11%, selanjutnya pada Tahun 2019-2024 tersedia 35 kursi 34 kursi diantaranya diisi oleh caleg laki-laki yang terpilih dan 1 kursi diisi oleh caleg perempuan terpilih. Adanya aturan 30% keterwakilan perempuan dalam pembuatan kebijakan merupakan capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Namun, dari hasil pemilu di atas keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai angka 30%. Adanya hambatan yang dialami perempuan menjadi faktor angka 30% tidak pernah terpenuhi, diantaranya; kurangnya kesadaran dari perempuan akan partai politik dan pendidikan politik, masih banyak diantara perempuan yang beranggapan partai politik adalah dunia laki-laki, dan dunia yang keras dan kotor, kemudian masih melekatnya faktor patriarki dikalangan masyarakat yang tidak percaya kemampuan perempuan dan mengelompokkan perempuan dalam ruang domestik, dan kurangnya kemampuan perempuan dalam mempromosikan dirinya. Untuk meningkatkan representasi politik perempuan melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 menegaskan kewajiban pemenuhan syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif, kemudian ditegaskan kembali dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2019 setiap parpol wajib memenuhi setidaknya 10 syarat salah satu diantaranya parpol wajib menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Kemudian, partai politik juga berkontribusi memberikan komitmen untuk mendongkrak keterwakilan perempuan dalam politik dengan memberikan wadah khusus dalam setiap partai yang khusus mengakomodir kader-kader perempuan. Pencalonan diri caleg perempuan di dalam panggung pemilu telah mencapai angka 30 persen namun, pada hasil akhir masih sedikit caleg perempuan yang terpilih untuk duduk di parlemen. Pentingnya perempuan terlibat dalam politik agara perempuan dapat menyuarakan ha