ANALISIS FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI (PERIODE 2019-2020)

PRATIWI. Z, SUCI AULIA and Rasyid, Amhar and Noveri, Irsyadunnas (2020) ANALISIS FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI (PERIODE 2019-2020). Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (ANALISIS FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI (Periode 2019-2024))
SKRIPSI SUCI PRINNN pdf.pdf - Published Version

Download (2MB)

Abstract

Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam Menetapkan Peraturan Daerah kota Jambi. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Jumlah program pembentukan perda Kota Jambi tahun 2019 ada 17 Ranperda. Ranperda yang telah disahkan menjadi perda 11 terdiri dari ; Perda Rutin Tahunan 3 Ranperda, dan Perda Baru/Revisi 8 Ranperda. Raperda yang disampaikan oleh pihak pengusul 6 Ranperda. Target 2019 17 Ranperda dan yang Terealisasi 11 Ranperda.Dan pada tahun 2020, melalui badan hukum Setda Kota Jambi, mengusulkan 10 Perda dan akan segera dibahas. Selain itu ditambah satu perda inisiatif dari DPRD Kota Jambi. Adapun perda-perda yang diusulkan tersebut terdiri dua perda baru dan beberapa sisa perda pada tahun sebelumnya dan perda rutin lainnya. Kemudian faktor penghambat dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2019-2020 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya keterbukaan informasi antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang didapatkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 000 Karya Umum
300 Ilmu Sosial > 320 Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik
Divisions: Fakultas Syariah > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 11 Aug 2020 03:43
Last Modified: 11 Aug 2020 03:43
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/4472

Actions (login required)

View Item View Item