KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PENGANGKUTAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI)

Alfian Caniago, SIP162228 and Adawiyah, Robi'atul and Armansyah, Yudi (2020) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PENGANGKUTAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI). Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan Pelanggaran Pengangkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi (Studi Kasus Dinas Perhubungan Provinsi Jambi))
(WATERMARK) SKRIPSI ALFIAN CANIAGO.pdf - Published Version

Download (5MB)

Abstract

Sebagai tujuan antaranya untuk mengetahui jenis pelanggaran pengangkutan batu bara yang ada di Provinsi Jambi,untuk mengetahui dampak pelanggaran pengangkutan batu bara yang ada di Provinsi Jambi,dan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mengatadi pelanggaran pengangkutan yang ada di provinsi jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif,dalam penelitian ini penulis memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang di lakukan oleh objek yang di selidiki. Dalam skiripsi ini,penulis menggunakan metode wawancara yang di lakukan kepada subyek dengan menggunakan dokumentasi catatan lapangan. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1). Terdapat 5 jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh mobil pengangkutan batu bara yaitu, kelebihan tonase, tidak membawa surat-surat, iring-iringan kendaraan, melanggar jam operasional, dan menggunakan jalur umum.(2) terdapat 3 dampak akibat pengangkutan batu bara diantaranya yaitu, kerusakan jalur umum, meresahkan warga, dan kecelakaan. Hal ini di karenakan banyaknya supir pengangkut batu bara yang melanggar aturan yang sudah di tentukan namun kurangnya penanganan yang dilakukan pemerintah dalam menindak.(3) Dinas perhubungan telah melakukan tugasnya yaitu memberikan sosialisasi dan pengawasan sedangkan dalam penindakan yaitu dilakukan oleh pihak kepolisian.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Pengangkutan Batubara, Dishub Provinsi Jambi
Subjects: 000 Karya Umum
300 Ilmu Sosial > 320 Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik
Divisions: Fakultas Syariah > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 09 Jul 2020 00:58
Last Modified: 09 Jul 2020 00:58
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/3770

Actions (login required)

View Item View Item