“TINJAUAN YURIDIS TUGAS POKOK BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”.

MINARNI, SPI152220 and Razak, Abdul and Fuhaidah, Ulya (2019) “TINJAUAN YURIDIS TUGAS POKOK BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (“TINJAUAN YURIDIS TUGAS POKOK BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”.)
MINARNI - jus to me.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang pelaksanaan Tugas pokok BAPPEDA berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok BAPPEDA berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait judul serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan Pelaksanaan Tugas Pokok BAPPEDA Muaro Jambi Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan di atas yaitu terkait urusan konkruen dimana urusan konkruen ini adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan konkruen ini terdiri dari wajib dan pilihan. Urusan wajib terkait pelayanan dasar dan serta urusan pilihan, sehingga BAPPEDA memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis bidang perencanaan daerah, koordinasi perencanaan di antara dinas-dinas atau satuan organisasi lain di lingkup Pemda, koordinasi dalam rangka penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah, semua hal ini diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA dalam pelaksanaan tuga pokok berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah SKPD seringkali berfikir sektoral/individu yang membuat tidak mudah dalam hal ini, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta aspek penyelenggara pemerintah belum di atur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Sinkronisasi Renstra OPD dengan RPJMD, Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah terhadap hasil Reses DPRD dan Program dari OPD Perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sangat dipengaruhi dikarenakan adanya perpindahan kewenangan yang berdampak dalam pengurangan penganggaran serta penurunan APBD, serta Koordinasi di BAPPEDA yang tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan sektoral, ditingkat koordinasi antar sektor di pemerintah pusat sendiri kurang efektif antar kementerian kurang mendukung sehingga dapat memengaruhi dampak respon daerah dalam menindak lanjuti aturan pemerintah pusat tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Tugas Pokok BAPPEDA, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Nadia Rezky S.HI
Date Deposited: 04 May 2020 14:09
Last Modified: 04 May 2020 14:09
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/3057

Actions (login required)

View Item View Item