PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM PERANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)

Sudaryanto, and Ulum, Bahrul and Mubarak, Haris (2018) PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM PERANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI). Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text
SPI.141871 _sudaryanto_HUKUM TATA NEGARA - sudaryanto 15.pdf

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang teori perang dan perlindungan hak sipil menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (library Research) Pengumpulan data ini di peroleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan baik hukum Islam maupun hukum humaniter internasional sama-sama terdapat aturan, pengaturan metode dan tatacara perang serta perlindungan terhadap pihak yang terlibat dan tidak terlibat dalam perang. Hanya saja perang dalam Islam bertujuan bukan hanya untuk kepentingan negara terdapat kepentingan agama yang utama. Bukan hanya kepentingan duniawi semata tapi demi menegakkan kalimatullah, dari dunia sampai akhirat tercakup dalam hukum Islam berbeda halnya dengan hukum humaniter internasional dimana kepentingan ytang terdapat dalam hukum ini adalah untuk kepentingan duniawi saja. Dimana perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari maka hukum humaniter tidak melarang perang. Perlindungan pendukuk sipil di waktu Perang merupakan bagian dari etika perang dalam Islam jaminan keselamatan dalam dalam perang tersurat dalam surat AL Baqarah ayat 190 dimana ayat tersebut mengandung isyarat jika yang tidak terlibat dalam perperangan dijamin dalam setiap tindak kekerasan. Kalimat tidak melampaui batas, mengandung arti dalam keadaan darurat, kacau balau, penuh luapan emosi peperangan, harus menahan diri untuk tetap menjaga martabat kemanusiaan untuk tidak berbuat melampui batas. Kaum muslimin dilarang memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan yang telah mengatakan damai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti kaum muslimin telah melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam hukum mumaniter internasional ketentuan yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat. Negara yang telah meratifikasi konvensi jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadaap konvensi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Bahrul Ulum (I); Haris Mubarak (II)
Keywords / Katakunci: hukum internasional
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran
300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Murjoko S.Kom
Date Deposited: 22 Aug 2019 07:21
Last Modified: 31 Oct 2019 04:18
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/302

Actions (login required)

View Item View Item