ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMBANTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA JAMBI (STUDI BAZNAS KOTA JAMBI)

EKA SAPITRI, SPI. 141823 and Miftah, A. A and Noveri, Irsyadunnas (2019) ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMBANTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA JAMBI (STUDI BAZNAS KOTA JAMBI). Skripsi thesis, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

[img] Text (ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMBANTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA JAMBI (STUDI BAZNAS KOTA JAMBI))
BOOKMARK SKRIPSI EKA SAPITRI - Sapitri Eka.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis terhadap implementasi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan jenis pendekatan lapangan. pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kota Jambi, faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi yaitu dilaksanakan melalui pertama perencana, perencanan sesuai Instruksi Walikota No. 51 tahun 2015 yang mewajibkan PNS yang mencapai nishab untuk membayar zakat. BAZNAS Kota Jambi memiliki enam pilar program dalam mendistribusikan bantuan dana zakat.Program pertama yaitu Jambi Kota Sehat, kedua yaitu Jambi Peduli. Ketiga Program adalah Jambi Bersih. Program keempat adalah Jambi Kota Taqwa, kelima yaitu Jambi mandiri, keenam Program kerja yang terakhir adalah Jambi Cerdas. Kedua pengoordinasian, pengoordinasian Koordinasi yang dilakukan oleh BAZNAS adalah dengan Walikota, Kecamatan, Kelurahan dan RT.Ketiga pendistribusian dan pendayagunaan zakat, melalui kecamatan setempat kami kirim belangko untuk mendata berapa banyak warga miskin dan dilakukan melalui intruksi dari pak Walikota, intruksi ditetapkan pak Walikota untuk seluruh ASN wajib bayar zakat dan ada juga peraturan dari MUI wajib bayar zakat.Faktor pendukungnya tergantung pada pemerintahan daerah seperti pak Walikota, apabila pak Walikota tidak setuju apa iya bisa zakat ini berkembang. Yang kedua keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian keputusan dari BAZNAS itu sendiri.Faktor penghambat, Bagi pegawai ASN yang belum tersadar untuk membayar zakat dan malah menyampaikan kepada teman-temannya untuk tidak usah membayar zakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Zakat, Kemiskinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2011, Baznas
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Aqlina Usman S.Sos
Date Deposited: 30 Apr 2020 14:51
Last Modified: 30 Apr 2020 14:51
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2969

Actions (login required)

View Item View Item