ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-XIV/2016 TENTANG LGBT DAN KUMPUL KEBO DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

Saputra, Romi and Harun, Hermanto and Razak, Abdul (2018) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-XIV/2016 TENTANG LGBT DAN KUMPUL KEBO DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text
SPI141864,ROMI_SAPUTRA,_HTN[1] - Romi Sahputra.pdf

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan alasan penolakan uji materi pasal 284, 285 serta 292 pada putusan Mahkamah Konstitusi no 46/PUU-XIV/2016 tentang LGBT dan kumpul kebo, sekaligus menganalisis bagaimana dasar penolakan uji mahkamah konstitusi mengenai LGBT dan kumpul kebo seperti pasal 284, 285, dan 292KUHP. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan/library research. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: Para pemohon bukan lagi sekedar memperluas ruang lingkup perbuatan atau tindakan yagn sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana tetapi juga mengubah sejumlah hal pokok atau prinsip dalam hukum pidana, bahkan merumuskan tindak pidana baru. Sebab, dengan permohonan demikian secara implisit Pemohon memohon agar Mahkamah mengubah rumusan delik yang terdapat dalam pasal pasal KUHP yang dimohonkan. Secara substansial, permohonan para pemohon bukan lagi sekedar memohon kepada Mahkamah untuk memberikan pemahaman tertentu kepada norma norma undang undang yang dimohonkan, bahkan pula bukan sekedar memperluas pengertian yang terkandung di dalam norma undang undang yang dimohonkan pengajuan itu, melainkan benar benar merumuskan tindak pidana baru. Dapat disimpulkan bahwasanya mahkamah konstitusi tidak melegalkan LGBT dan kumpul kebo karena permohonan yang dimohonkan pemohon sudah melampaui kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian mengenai LGBT dan kumpul kebo ditinjau dari segi hukum nasional bahwasanya pasal 284, 285 dan 292 masih banyak terdapat kekosongan hukum sehingga diperlukan pembentukan KUHP yang baru yang lebih disempurnakan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK
AuthorUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Keywords / Katakunci: KUHP, LGTB, peninjauan kembali, hukum tata negara
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Murjoko S.Kom
Date Deposited: 22 Aug 2019 05:30
Last Modified: 31 Oct 2019 04:20
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/296

Actions (login required)

View Item View Item