PENGARUH KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

HARIANSA, SI120309 and Ma'ani, Bahrul and Masburiyah, Masburiyah (2019) PENGARUH KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (PENGARUH KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)
HARIANSA_SI120309_HTN - BAHARI KOMPUTER.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh konflik pemekaran wilayah terhadap pembangunan politik di Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagai tujuan antaranya adalah Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab konflik pemekaran KabupatenMusi Rawas Utara, untuk mengetahui pembangunan politik di Kabupaten Musi Rawas Utara pasca pemekaran. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptip, dengan instrument pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor yang mempengaruhi konflik pemekaran ialah keinginan masyarakat sendiri yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan musi rawas itu sendiri. Jauh sebelum ditetapkanya Musi Rawas Utara menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) pada tahun 2013, Muratara sudah menginginkan membentuk kabupaten sendiri pada tahun 1963. Pemicu utama nya tak lain dari adanya keinginan daerah tersebut untuk memaksimal kan potensi alam dan pembangunan infrastuktur. Diketahui Musi Rawas Utara memiliki sumber tambang batu bara, gas bumi dan minyak yang melimpah. Sehingga melalui otonomi sumber pendapatan bisa langsung dirasakan masyarakat setempat. Alasan lain yang muncul akiabat jarak antara daerah yang tergabung dalam kabupaten Muratara terlampau jauh jika harus mengurusi adminitrasi di Muara Beliti sebagi pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.Kedua, faktor yang mempengaruhi konflik pemekaran ialah terkendala tapal batas antar Kabupaten dalam perebutan blok suban lV. Selanjutnya dalam kasus perebutan tapal batas blok Suban IV lebih tertuju untuk penguasaan sumber daya yang terkadung didalam nya sebagai sumber pemasukan daerah. Perebutan blok bukan merupakan sikap yang dilandasi ingin mepertahan kan hak dan nilai keadilan. Sehingga kesan yang muncul bagaimana suatu pilihan harus memiliki rasio mempertimbangkan untung atau rugi. Ketiga, pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara Pasca pemekaran. Adapun pembangunan yang harus dilakukan di Kabupaten Musi Rawas Utara pasca pemekaran ialah selain melakukan pembangunan politik ia juga harus melakukan pembangunan infrastruktur baik itu jalan/jembatan,air bersih, listrik. Selain itu, peningkatan pelayanan dasar serta optimalisasi lahan telantar atau lahan tidur, karena di wilayah itu lahan tidur masih luas dan menjadi sarang hama babi hutan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Konflik, Pemekaran Wilayah, Pembangunan politik
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Users 81 not found.
Date Deposited: 06 Jun 2020 15:20
Last Modified: 06 Jun 2020 15:20
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2879

Actions (login required)

View Item View Item