ANALISIS TENTANG ATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

FIRNA HANDAYANI, SPI152157 and Ulum, Bahrul and Armansyah, Yudi (2019) ANALISIS TENTANG ATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (ANALISIS TENTANG ATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019)
FIRNA HANDAYANI - Firna Handayani.pdf - Published Version

Download (2MB)

Abstract

Penelitian tentang aturan Presidential Threshold telah banyak di lakukan. Meskipun begitu, kajian ini selalu menarik untuk dibahas jika dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aturan Presidential Threshold lahir serta kaitannya dengan dinamika politik serta dampak hukum yang terjadi di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana relevansi antara aturan tersebut dengan pelaksaan pemilu tahun 2019 khususnya adalah pilpres 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, dan pendekatan politik melalui penelaahan dan perkembangan politik dewasa ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta politik yang terjadi pada pilpres 2019 tidak jauh berbeda dengan pemilu 2014. Partai-partai politik harus berkoalisi untuk mencapai ambang batas 20% agar dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Beberapa fenomena seperti gerakan tagar #2019GantiPresiden, issue hoax, post-truth, coattail effect hingga politik identitas menjadi beberapa gejala politik yang mewarnai pealaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan secara serentak. Terkait dengan aturan tersebut yang paling merasakan dampaknya adalah partai politik hak parpol yang dijamin didalam undang-undang menjadi terciderai karena aturan tersebut masih cacat hukum dan tidak ada acuan jelas yang dimaksud sebagai ambang batas, karena merujuk pada hasil pileg 2014. Sedangkan pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak (tidak terpisah). Adanya aturan Presidential Threshold dan pelaksanaan pemilu serentak dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensial yang telah dianut oleh bangsa Indonesia. Namun, persyaratan Presidential Threshold sebagaimana dipahami selama ini yaitu syarat dukungan minimal yang didasarkan pada jumlah kursi atau hasil suara pileg nasional sangat tidak relevan baik dilihat dari aspek sistem presidensil itu sendiri maupun spirit pemilu serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2019.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Analysis, Presidential Threshold, Presidential
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 320 Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Users 81 not found.
Date Deposited: 26 May 2020 00:25
Last Modified: 26 May 2020 00:25
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2853

Actions (login required)

View Item View Item