KEPUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DARI FIKTIF NEGATIF KE FIKTIF POSITIF DAN IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA JAMBI

DEWI IRMAYANI, SPI 141820 and Yanti, Illi and Zaki, Muhammad (2019) KEPUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DARI FIKTIF NEGATIF KE FIKTIF POSITIF DAN IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA JAMBI. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (KEPUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DARI FIKTIF NEGATIF KE FIKTIF POSITIF DAN IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA JAMBI)
DEWI IRMAYANI-SPI. 141820 - Dinni Computer.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap keputusan peradilan tata usaha negara dari fiktif negatif ke fiktif positif dan implikasi terhadap pelayanan publik di Kota Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Keputusan fiktif negatif dan keputasan fiktif positif di PTUN Provinsi Jambi adalah keputusan yang terbilang fiktif, di mana disebut “fiktif” karena merupakan permohonan yang diajukan dianggap atau seolah-olah ada keputusan, disebut “negatif” karena permohonan yang diajukan oleh pemohon telah ditolak apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap diam. Sedangkan disebutkan “positif” karena permohonan yang diajukan oleh pemohon telah diterima dan diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan penerimaan tersebut (2) Dasar hakim dalam memberikan KTUN terhadap fiktif negatif menjadi fiktif positif di PTUN Provinsi Jambi di mana dalam keputusan fiktif negatif dasar hukumnya yaitu Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sedangkan keputusan fiktif positif yaitu ada pada Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014, adapun bentuk pengajuan keadilan dari fiktif negatif mereka hanya bisa mengajukan gugatan biasa, berbeda dengan fiktif positif, mereka bisa mengajukan dengan permohonan (3) Kasus-kasus yang terjadi di PTUN, pertama adalah izin mendirikan bangunan di mana pemohon mengajukan permohonan kepada pemerintah kota namun dikarenakan sikapnya yang seolah-olah tidak merespon maka pemohon dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan keputusan, kedua kasus mengenai pencabutan izin-izin pertambangan di mana PTUN Jambi telah mengabulkan gugatan LBH Jambi terhadap Gubernur Jambi. Dalam putusan yang dibacakan 20 Oktober 2017 lalu, majelis hakim mengabulkan argumentasi fiktif positif yang digunakan pemohon berkenaan dengan pencabutan izin-izin pertambangan di Kabupaten Batanghari. Ketiga, PTUN telah menabulkan permohonan BPRD merangin terkait DPC Partai Hanura Kabupaten Merangin yang tidak mendaftarkan dirinya dan kasus kepemilikan tanah yang mana pemohon telah mengajukan permohonan kepada pemerintah kota namun tidak kunjung terselesaikan maka pemohon mengajukan ke PTUN sehingga mendapatkan putusan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Users 81 not found.
Date Deposited: 24 Apr 2020 15:14
Last Modified: 24 Apr 2020 15:14
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2602

Actions (login required)

View Item View Item