POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA (STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)

SYECHFE’I MUHAMMAD MABNUR, SPI 141877 and Zaki, Muhammad and Lestiyani, Tri Endah Karya (2019) POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA (STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA). Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

[img] Text (POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA (STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA))
Syechfe_i Muhammad MAbnur Nim SPI.141877 - kubu nian.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk Mengetahui Politik Hukum Pemerintahan Desa (Undang-Undang 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa) dan Mengetahui Politik Hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Skripsi ini menggunakan Pendekatan Yuridis dengan menggunakan metode Penelitian Yuridis Politik. Teknik pengumpulan data dokumetasi menggunakan Kepustakaan dan Jurnal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Terkait dengan kedudukannya sebagai pemerintahan terendah di bawah kekuasaan pemerintahan kecamatan, maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan persetujuan dari pihak Kecamatan. Dengan demikian masyarakat dan Pemeritnahan Desa tidak memiliki kewenangan yang leluasa dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Ketergantungan dalam bidang pemerintahan, administrasi dan pembangunaan sangat dirasakan ketika UU No. 5/1979 ini dilaksanakan. Kedua, Karena kurangnya implementasi dari pemerintah daerah aparatur desa dalam menjalankan undang-undang tersebut. Butuh peran aktif pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa, khususnya pemerintah daerah agar dalam implementasi Undang-Undang desa tersebut dapat meminimalisir kelemahan dengan membuat Peraturan Daerah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang lebih dapat memaksimalkan kelebihan yang ada dalam Undang-Undang desa tersebut agar dapat berpotensi mewujudkan kemandirian desa

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 320 Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Mediandri S.IP
Date Deposited: 25 Apr 2020 02:27
Last Modified: 25 Apr 2020 02:27
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2497

Actions (login required)

View Item View Item