PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDATUL ULAMA JAMBI DAN PENGURUS WILAYAH MUHAMMADIYAH JAMBI TERHADAP PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA BERDASARKAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017

IIN KONITA LUTPIAH, SPI 141833 and Rasito, Rasito and Zaki, Muhammad (2019) PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDATUL ULAMA JAMBI DAN PENGURUS WILAYAH MUHAMMADIYAH JAMBI TERHADAP PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA BERDASARKAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

[img] Text (PANDANGAN PENGURUS WILAYAH NAHDATUL ULAMA JAMBI DAN PENGURUS WILAYAH MUHAMMADIYAH JAMBI TERHADAP PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA BERDASARKAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017)
SPI. 141833_IIN QONITA LUTPIAH_HUKUM TATA NEGARA - Iin Qonita.pdf - Published Version

Download (2MB)

Abstract

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan PWNU Jambi dan PWM Jambi terhadap pembubaran HTI berdasarkan Perppu No 2 Tahun 2017, yang nantinya akan dianalisis dengan teori negara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut; Jenis penelitian adalah penilitian lapangan (field research). Lokasi penelitiannya di Kota Jambi, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Datanya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) PWNU Jambi mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas pembubaran HTI, semata agar Ormas yang menganut paham anti pancasila di Indonesia bisa dibendung. Munculnya Ormas radikal dimaksudkan sebagai upaya untuk menertibkan ormas-ormas yang cenderung radikal (2) PWM Jambi sebenarnya tidak pada posisi mendukung atau menolak Perppu No 2 Tahun 2017, tetapi lebih melihat kepada implementasi dan kebutuhan terhadap keadaan yang ada. Bagi pihak yang khawatir terhadap Perppu ini, juga bisa menempun jalur hukum, karena Negara Indonesia adalah Negara hukum dan Negara telah menyediakan ruang untuk itu. (3) Perppu No 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam hal ini memang dibutuhkan sehingga perlu diterbitkan oleh pemerintah mengingat adanya ancaman keutuhan NKRI dari paham anti pancasila atau radikalisme yang justru disebarluaskan melalui ormas.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Pengurus Wilayah NU dan Muhammadiyah, Pembubaran HTI, Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Subjects: 2x0 Islam (Umum) > 2x0.9 Islam dan Bidang Lainnya
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Mediandri S.IP
Date Deposited: 24 Apr 2020 17:42
Last Modified: 24 Apr 2020 17:42
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2462

Actions (login required)

View Item View Item