PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD KABUPATEN MUARO JAMBI TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAHMUARO JAMBINOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Zulkoni, SPI. 152193 and Zulqarnain, Zulqarnain and Irsyadunnas, Irsyadunnas (2019) PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD KABUPATEN MUARO JAMBI TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAHMUARO JAMBINOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

[img] Text (Pelaksanaan Pengawasan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Terhadap Implementasi Peraturan DaerahMuaro JambiNomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu)
SKRIPSI ZULKONI baru BOOKMARK - zul koni.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang proses Pengawasan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu”, serta hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengawasan DPRD kabupaten Muaro Jambi Terhadap Implementasi Perda Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Muaro Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait judul serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa pengawasan DPRD kabupaten muaro jambi terhadap implementasi peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan di muaro jambi dengan membuat sebuah Peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana setelah Perda diterbitkan maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perda yang telah di terbitkan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengwasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) muaro jambi terhadap Perda tentang izin mendirikan bangunan adalah kurang transparan dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Faktor penghambat adalah terlalu banyak birokrasi dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Kekurangan dalam implementasi Peraturan Daerah tentang IMB sebagai bentuk pengawasan yaitu sistem koordinasi antara pihak terkait. Selain itu IMB belum menembus target jadi dirasa belum maksimal. Tidak adanya sistem yang mempermudah bagi setiap wajib pajak untuk membayar pajak khusus IMB dalam arti pembayaran pajak secara online dengan kata lain sistem pembayaran IMB kurang kekinian. kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam hal IMB.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Pengawasan, Implementasi Perda Tentang Izin mendirikan Bangunan (IMB)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Mediandri S.IP
Date Deposited: 20 Apr 2020 12:07
Last Modified: 20 Apr 2020 12:07
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2292

Actions (login required)

View Item View Item