PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DAN MENURUT HUKUM ISLAM

RIZKI HARYADI, SHP141677 and Ash-Shiddiqi, M. Hasbi and Adawiyah, Rabiatul (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DAN MENURUT HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

[img] Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DAN MENURUT HUKUM ISLAM)
SHP141677_RIZKI HARYADI_HUKUM PIDANA ISLAM - win aramico.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan perpekstif hukum Islam. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan menggunakan pendekatan Library reseach Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dengan cara berfikir induktif, deduktif, komperatif, mengemukakan fakta-fakta teoretis, membuat suatu sintesis dan melakukan deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa, pertama seseorang yang telah melakukan penjualan satwa liar menjelaskan bahwa hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar dan melanggar ketentuan menurut undang-undang No. 5 tahun 1990 maka akan dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kedua, menurut hukum Islam berdasarkan keputusan MUI mengeluarkan fatwa haram atas perdagangan satwa yang dilindungi. Apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu adalah terlarang, maka mengambil hasil daripadanya juga adalah dilarang. Wewenang syari‟at (ketentuan hukum Islam) terhadap persoalanpersoalan tertentu yang secara konseptual global termuat dalam al-Nash (al-Qur‟an dan al-Sunnah). Kewenangan di sini berarti hak mengatur segala sesuatu yang berkaitan atas keselamatan orang banyak. Kewenangan inipun tidak sekedar menentukan sebab-sebab dijatuhkannya suatu hukuman dengan sanksi-sanksi, jenis pelanggaran dan kadar sanksinya atau lama hukuman bersama jumlah dendanya saja, kewenangan itu mutlak direalisasikan berdasar kekuatan undang-undang negara yang menindaklanjuti dogma agama dari bentuk teori menjadi praktek nyata dilapangan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Satwa Liar, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Hukum Islam
Subjects: 2x4 Fiqih > 2x4.5 Jinayat (Pidana Islam)
2x4 Fiqih
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Sukardiono Lee S.IP
Date Deposited: 20 Apr 2020 05:04
Last Modified: 02 May 2020 11:48
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2266

Actions (login required)

View Item View Item