PERAN KOMISI INFORMASI PUBLIK PROVINSI JAMBI DALAM MEMBERIKAN INFORMASI DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 (STUDI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI)

ABDUL ROHMAN, SPI. 152190 and Miftah, A. A and Fitrihabi, Nuraida (2019) PERAN KOMISI INFORMASI PUBLIK PROVINSI JAMBI DALAM MEMBERIKAN INFORMASI DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 (STUDI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI). Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

[img] Text (Peran Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi Dalam Memberikan Informasi Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Studi Pada Komisi Informasi Provinsi Jambi))
SP.120245_HENDRA_ILMU PEMERINTAHAN - hendra lah.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

ini bertujuan untuk mengungkapkan Pengaruh terhadap pentingnya peran komisi informasi publik dalam mengawasi dan mengawal masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik, Indonesia adalah negara Demokrasi terbesar ke 3 di dunia, dimana ini akan mendidik kita agar lebih demokrasi, lebih sadar akan hak politik dan lebih sadar akan hak mendapat informasi sehingga menjadi latar semangat demokrasi. Yang menjadi permasalahan ialah kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya UU KIP No 14 Tahun 2008 membuat masyarakat tidak tahu peran dari KIP itu sendiri. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifatnya penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut, Pertama: Amanat UU 14 Tahun 2008 yang menjadi landasan hukum komisi informasi sudah terlaksana, akan tetapi belum maksimal, dikarenakan belum ada sosialisasi dari pemerintah dan daerah karena pendanaan yang dirasa belum cukup untuk mengadakan sosialisasi ke seluruh badan publik di provinsi jambi sehingga pelayanan badan publik kepada masyarakat dirasa kurang optimal dan ini faktor penghambat transparansi di seluruh badan publik. Kedua: ialah peran KIP sendiri yang belum sepenuhnya memberikan sosisalisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya UU 14 tahun 2008 sebagai landasan atau sandaran untuk mengetahui informasi atau laporan seluruh badan badan publik tanpa ada yang ditutupi. Ketiga: Kewenangan Pengaturan Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh komisi Informasi Publik terdiri dari kewenangan Umum, kewenangn Komisi Informasi Pusat, kewenangn Komisi Informasi Provinsi dan kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Informasi Publik, Masyarakat, Badan Publik
Subjects: 300 Ilmu Sosial
300 Ilmu Sosial > 360 Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Mediandri S.IP
Date Deposited: 18 Apr 2020 13:36
Last Modified: 18 Apr 2020 13:36
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1994

Actions (login required)

View Item View Item