Analisis Yuridis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah (studi di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Raden Abdurahman, SPI 162571 and Zaki, Muhammad and Armansyah, Yudi (2019) Analisis Yuridis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah (studi di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi thesis, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

[img] Text (Analisis Yuridis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah (studi di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)
SPI162571 RADEN ABDURAHMAN - Raden Rahman.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh Analisis Yuridis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Pertroleum Gas Tertentu di Daerah (Studi di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Pertroleum Gas Tertentu yang dilakukan di daerah Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pembinaan dan pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Pertroleum Gas Tertentu yang dilakukan di Daerah Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi telah membentuk Tim Koordinasi dan Pengawasan Pengendalian LPG Bersubsidi Tabung 3 Kg di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor 163/Kep.Bup/Eko&SDA/2019. 2. Penyaluran tabung gas LPG3 Kg di tujukan kepada keluarga yang kurang mampu dan usaha mikro yang beromset dari Rp.1.000.000,- artinya masyarakat yang berpenghasilan lebih dari Rp.1.000.000,- perbulan tidak diperbolehkan mempergunakan tabung gas LPG 3 Kg. oleh karena itu pemerintah terus berupaya melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyaluran tabung gas LPG 3 Kg tersebutdan juga dapat terkendali tanpa ada kendala dan tepat sasaran. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG sebagai faktor pendukung sudah tercantum dalam peraturan bersama menteri Dalam Negeri Dan Sumber Daya Mineral No.17 tahun 2011. Dalam Ketentuan Umum pada Pasal 1.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Pembinaan,Pengawasan,Pendistribusian dan LPG
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Aqlina Usman S.Sos
Date Deposited: 18 Apr 2020 08:41
Last Modified: 18 Apr 2020 08:41
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1945

Actions (login required)

View Item View Item