KEDUDUKAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA RI NO.B.3940/DJKRT.III/HK.00.7/08/2018 TENTANG ATURAN PENGERAS SUARA PADA MASJID, LANGGAR, DAN MUSHALLA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

ILHAM, SPI 152159 and Ulum, Bahrul and Zaki, Muhammad (2019) KEDUDUKAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA RI NO.B.3940/DJKRT.III/HK.00.7/08/2018 TENTANG ATURAN PENGERAS SUARA PADA MASJID, LANGGAR, DAN MUSHALLA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

[img] Text (KEDUDUKAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA RI NO.B.3940/DJKRT.III/HK.00.7/08/2018 TENTANG ATURAN PENGERAS SUARA PADA MASJID, LANGGAR, DAN MUSHALLA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA)
SKRIPSI ILHAM - Ilham Islam(1).pdf - Published Version

Download (6MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan agar kita dapat mengetahui kedudukan Surat Edaran Mentri dalam tatanan hukum di Indonesia dan keabsahan Surat Edaran Kementrian Agama No.B.3940/DJKRT.III/HK.00.07/08/2018 dalam memberikan pengaturan terhadap masyarakat. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan tekhnik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research). Data dilengkapi dengan data primer hasil dari analisis UUD 1945, berbagai peraturan perundang undangan, Surat Edaran, dan data sekunder dari referensi-referensi buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media cetak, majalah dan website, serta data tersier, dalam hal ini dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan diolah dengan metode analisis kualitatif secara Induktif, Deduktif dan Komperatif. Adapun hasil temuan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama Surat Edaran Kementrian Agama bukan termasuk peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi hanya bagian dari freis ermessen dari mentri, yakni kewenangan dari mentri dalam mengeluarkan peraturan yang dianggap perlu dan baik, sehingga ini hanya dianggap sebagai peraturan kebijakan. Kedua keabsahan surat edaran kementrian agama tentang aturan pengeras suara pada Masjid tetap dianggap sah karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam upaya memberikan pengaturan terhadap masyarakat dirasa kurang efektif karena Surat Edaran Kementrian Agama itu hanya berupa kebijakan yang yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Menteri Agama yang status hukumnya hanya berupa penetapan (beschiking) bukan bersifat mengatur (regeling)

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Surat Edaran Kemenag RI, Pengeras Suara, Masjid
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
300 Ilmu Sosial > 320 Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik
2x6 Sosial dan Budaya > 2x6.2 Politik > 2x6.22 Sistem Pemerintahan
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Aqlina Usman S.Sos
Date Deposited: 17 Apr 2020 14:57
Last Modified: 17 Apr 2020 14:57
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1865

Actions (login required)

View Item View Item