PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA DI DESA RANGGO KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN

TAPSIRUDIN, TAPSIRUDIN and Ramlah, Ramlah and Alfian, Elvi (2022) PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA DI DESA RANGGO KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA DI DESA RANGGO KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN)
102180075 PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA DI DESA RANGGO KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN.pdf - Published Version

Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Penebangan Hutan Secara Liar Menurut Hukum Adat Dan Hukum Pidana Di Desa Ranggo Kecamatan Limun. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana peran pihak kepolisian terhadap pelaku Penebangan Hutan secara Liar di kecamatan Limun kabupaten Sarolangun. 2) Untuk mengetahui Bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi tindak pelaku penebangan hutan secara liar di kecamatan Limun kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian ini adalah: (1). Berdasarkan data yang ada pada penulis, peristiwa illegal logging yang terjadi di Kabupaten Sarolangun, tepatnya di Desa Ranggo Kecamatan Limun dalam kurun waktu satu tahun. Sebelum pelaku sempat menjual hasil penebangannya, beberapa warga berhasil menangkap para penebang dan membawa pelaku ke rumah sekretaris desaRanggo. Penyelesaian hukum di Desa Ranggo Kecamatan Limun dilakukan melalui hukum keluarga atau dengan penyelesaian masalah dengan ultimum peremium tanpa hukum perundang-undangan. Hal ini dikarenakan kuatnya kekerabatan yang diwariskan secara turun temurun di Desa Ranggo. (2) Berdasarkan hasil temuan, peran masyarakat adat dalam memerangi illegal logging sangat penting menurut hukum adat atau aturan adat mereka di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarorangun, Provinsi Jambi. Keseimbangan antara pengelolaan kehutanan dan pertanian. Partisipasi masyarakat adat dalam perlindungan hutan merupakan tanggung jawab masyarakat adat untuk bersama-sama menjaga hutan. Saat ini belum ada ketentuan bagi masyarakat common law yang dibentuk oleh peraturan daerah, yang ada hanya Peraturan Desa tentang Lingkungan Hidup (Perdes). Tentunya dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan, yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan untuk menjaga kelestarian hutan. Hutan adat sebagai bagian dari pelaksanaan Aturan adat yang telah ditetapkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Penebangan Liar, Hukum Pidana, Hukum Adat, Desa Ranggo
Subjects: 2x4 Fiqih > 2x4.5 Jinayat (Pidana Islam)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 02 Nov 2022 02:38
Last Modified: 02 Nov 2022 02:38
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/13916

Actions (login required)

View Item View Item