IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBAGIAN WILAYAH KERJA (STUDI KASUS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI).

HABIBI, HABIBI and Mursalin, Ayub and Armansyah, Yudi (2022) IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBAGIAN WILAYAH KERJA (STUDI KASUS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI). Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

[img] Text (IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBAGIAN WILAYAH KERJA (STUDI KASUS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI).)
IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBAGIAN WILAYAH KERJA.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian tugas antara DKP Provinsi Jambi dengan DKP Kabupaten/Kota, setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014. Karena UU ini mengintruksikan banyaknya tugas dan tanggungjawab DKP Kabupaten/ Kota beralih menjadi tanggungjawab DKP Provinsi. Jadi posisi DKP Provinsi menjadi lembaga yang sangat penting dalam mengembang dan memanfaatkan laut. Sedangkan DKP Kabupaten/ Kota hanya sebagai pelaksana dari program DKP Provinsi. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, mengunakan sumber data primer yaitu Pejabat dan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan data sekunder berupa dokumen-dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menerapkan teknik analisis data, yaitu reduksi, display dan verifikasi data. Hasil penelitian ini berkesimpulan diantaranya. 1). Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 salah satu upaya pemerintah dan DPR untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan lebih baik dari pada sebelumnya, karena terdapat beberapa substansi dan paradigma baru, 2). DKP Provinsi belum mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal, bahkan ada yang tidak berjalan sama sekali karena tidak diimbangi SDM dan pembagian urusan kewenangan dan tanggungjawab yang belum diatur. Kemudian 2019 baru diatur kewenangan dan tanggungjawab melalui MENDAGRI No. 90 tahun 2019, 3). Implikasinya terjadinya perubahan yang sangat pundamental dalam struktur, fungsi dan tanggungjawab DKP Provinsi, sedangkan DKP kabupaten/kota hanya menjadi cabang dari DKP Provinsi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Keywords / Katakunci: Undang-Undang Nomor 23, Pembagian Kewenangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Subjects: 000 Karya Umum
300 Ilmu Sosial > 320 Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Fakultas Syariah
Date Deposited: 11 Apr 2022 04:56
Last Modified: 11 Apr 2022 04:57
URI: http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/11390

Actions (login required)

View Item View Item